Pemerintah Hanya Omong Kosong
Kamis, 21 Juni 2012 11:24 wib
Ilustrasi (Foto: dok Okezone)
JAKARTA - Pengamat Papua, Frans Ansanay, menilai, lima butir kesepakatan antara pemerintah yang diwakili oleh Menko Polhukam, Panglima TNI, Kepala BIN dan Kapolri dengan tokoh-tokoh masyarakat Papua hanya omong kosong.
Salah satu butir kesepakatan tersebut dikatakan bahwa Papua Tanah Damai merupakan komitmen dan tugas bersama antara pemerintah dan rakyat Papua.
"Tanah Papua Damai hanya slogan. Bagaimana bisa damai, hak politik masyarakat Papua dipasung, mereka lapar, kesehatan mereka buruk, sekolah mereka tidak lanjut. Omong kosong kesepakatan itu. Itu tidak ada realisasinya," ujar Frans kepada Okezone, Kamis (21/6/2012).
Teori damai, sambung Frans, hanya akan membungkam orang asli Papua berbicara tentang masa depannya, namun di sisi lain korupsi jalan terus, dan pemerintah tidak mampu untuk menangkap para koruptor asli Papua.
Lebih lanjut Frans mengatakan bahwa kunjungan para jenderal tersebut ke Papua yang memiliki rencana untuk menyejahteraan masyarakat Papua merupakan konsep-konsep lama yang selalu menjadi {lips service} setiap Papua memanas. "Teori basi, realisasinya tidak ada yang bisa diharapkan," tuturnya.
Frans mengatakan bahwa kesejahteraan masyarakat asli Papua masih sangat rendah. Saat ini masyarakat asli Papua hanya bisa menonton kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat non-Papua. Hal itu bisa menjadi jualan bagi dunia internasional bahwa Indonesia gagal dalam membangun Papua.
Oleh karena itu, Frans mengusul Undang-Undang Otonomi Khusus Papua diubah. Pasalnya, Otsus Jilid I dianggap gagal untuk menyejahterakan masyarakat Papua
Salah satu butir kesepakatan tersebut dikatakan bahwa Papua Tanah Damai merupakan komitmen dan tugas bersama antara pemerintah dan rakyat Papua.
"Tanah Papua Damai hanya slogan. Bagaimana bisa damai, hak politik masyarakat Papua dipasung, mereka lapar, kesehatan mereka buruk, sekolah mereka tidak lanjut. Omong kosong kesepakatan itu. Itu tidak ada realisasinya," ujar Frans kepada Okezone, Kamis (21/6/2012).
Teori damai, sambung Frans, hanya akan membungkam orang asli Papua berbicara tentang masa depannya, namun di sisi lain korupsi jalan terus, dan pemerintah tidak mampu untuk menangkap para koruptor asli Papua.
Lebih lanjut Frans mengatakan bahwa kunjungan para jenderal tersebut ke Papua yang memiliki rencana untuk menyejahteraan masyarakat Papua merupakan konsep-konsep lama yang selalu menjadi {lips service} setiap Papua memanas. "Teori basi, realisasinya tidak ada yang bisa diharapkan," tuturnya.
Frans mengatakan bahwa kesejahteraan masyarakat asli Papua masih sangat rendah. Saat ini masyarakat asli Papua hanya bisa menonton kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat non-Papua. Hal itu bisa menjadi jualan bagi dunia internasional bahwa Indonesia gagal dalam membangun Papua.
Oleh karena itu, Frans mengusul Undang-Undang Otonomi Khusus Papua diubah. Pasalnya, Otsus Jilid I dianggap gagal untuk menyejahterakan masyarakat Papua
